Amanna Gappa

0.0 (0 ratings)

Philosophy

199 views

Amanna Gappa adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Articles in this Journal

Simplifikasi Perizinan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas peme...

View Full Research

Penataan Sistem Pemajakan Aset Kripto: Perspektif Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pesatnya perkembangan ekonomi digital membawa perubahan signifikan dalam pasar keuangan global, terutama aset kripto di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam aspek perpajakan khusunya dalam kepastian dan kepatuhan wajib pajak aset krip...

View Full Research

Reformulasi Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Kriminologi

Statistik kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, angka ini diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas, karena kemungkinan masih banyak kasus yan...

View Full Research

Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali...

View Full Research

Perlindungan Hukum Investor pada Transaksi Repurchase Agreement: Studi Kasus Gagal Serah di PT. Hanson Internasional Tbk

Otoritas Jasa Kuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman standar pelaksanaan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam Transaksi Repo, tetapi dalam praktik masih ditemukan kasus terkait dengan Transaksi Repo d...

View Full Research

Optimalisasi Penyelesaian Aset: Tinjauan Kritis Kebijakan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kebijakan (yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020) dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T). Dari 1.020 aset yang terdaftar sejak tahun 19...