Ronald Jolly Pongantung, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah

Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model

Introduction

Motif tindak pidana korupsi ditinjau dari analisis mars model. Analisis motif tindak pidana korupsi menggunakan Mars Model: motivasi, kemampuan, persepsi peran, faktor situasional. Ungkap pemicu, dampak, dan strategi pemberantasan.

Abstract

Abstrak : Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat atau pengusaha tapi juga telah merasuk hingga kalangan menengah ke bawah. Namun, perbuatan korupsi akan berdampak pada segala bidang kehidupan dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan “mars model”. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif, melalui penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan penelitian terhadap perbuatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perbuatan korupsi dapat ditinjau menggunakan Model Mars (motivation, ability, role perceptions, dan situational factor) dari masing-masing individu. Motivation dapat ditinjau dari kebutuhan individu, ability dapat ditinjau dari kemampuan yang dipengaruhi kesempatan dan kekuasaan, role perception ditinjau dari posisi/jabatan yang dimiliki, dan situasional factor ditinjau dari penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawabnya. Adapun urgensi penegakan hukum terhadap korupsi adalah mencegah berulangnya perbuatan korupsi agar negara tidak semakin mengalami kerugian dan kemunduran yang memecah persatuan dan kesatuan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah yang dapat dilakukan melalui regulasi hukum, eksistensi lembaga anti korupsi, dan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat. Diharapkan, melalui upaya tersebut perbuatan korupsi dapat berkurang dan menghilang di masyarakat.

Review

The submitted paper, "Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model," addresses the critically important and pervasive issue of corruption in Indonesia, rightfully classifying it as an extraordinary crime with far-reaching societal and governmental consequences. The research aims to explore the underlying motives of corrupt acts by applying the Mars Model (Motivation, Ability, Role Perceptions, and Situational Factor), which presents a potentially insightful framework for understanding this complex phenomenon. Utilizing a normative legal research methodology, the study bases its analysis on a thorough review of relevant legal literature, aligning with a theoretical approach to dissecting the various dimensions of corrupt behavior. A core strength of this work lies in its systematic application of the Mars Model to delineate the specific drivers of corruption. The findings effectively illustrate how individual motivation, rooted in personal needs, serves as an initial trigger. This is significantly amplified by ability, which the study astutely links to the presence of opportunity and power—key enablers in corrupt transactions. Furthermore, role perception, derived from an individual's position or office, and situational factors, particularly the abuse of authority or responsibility, are clearly identified as critical components contributing to the execution of corrupt acts. This decomposition offers a structured and comprehensive understanding of the multi-layered motivations behind corruption, moving beyond simplistic explanations. The paper also highlights the urgency of robust law enforcement and emphasizes a multi-stakeholder approach involving government, society, and educational institutions for effective corruption eradication through legal regulation, strong anti-corruption bodies, and public education. While the abstract primarily focuses on presenting the theoretical application of the Mars Model and its findings, a more detailed discussion within the full paper on how this normative analysis translates into specific legal policy recommendations or prosecutorial strategies would be beneficial. For instance, exploring comparative legal perspectives where similar models have been applied, or detailing the nuances of how 'opportunity' and 'power' are legally defined and addressed in anti-corruption statutes, could further enrich the study. Nevertheless, this research makes a valuable contribution by providing a structured analytical lens through which to understand the complex motives of corruption, offering a robust theoretical foundation that can inform future empirical studies and strengthen the design of more targeted anti-corruption initiatives. The aspiration for reduced corruption through collaborative efforts is a commendable conclusion, underscoring the practical relevance of this academic inquiry.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.