Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam
Home Research Details
Hinzky Alestin Simanjuntak, M. Citra Ramadhan

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

0.0 (0 ratings)

Introduction

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa hak membawa senjata tajam. Analisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, berlandaskan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

0
40 views

Abstract

Penerapan sanksi pidana atas kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tindak pidana ini kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Sanksi diharapkan memberi efek jera dan mencegah peredaran senjata tajam di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang membawa atau menguasai senjata tajam maupun api tanpa izin untuk membatasi peredaran senjata berbahaya, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena membawa celurit tanpa izin, menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, memusnahkan barang bukti, dan membebankan biaya perkara.


Review

This study, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam," addresses a critical issue concerning public safety and order: the application of criminal sanctions against individuals carrying sharp weapons without legal authorization. The abstract effectively highlights the societal challenges associated with such acts, attributing their prevalence to low legal awareness and insufficient oversight. By focusing on Emergency Law Number 12 Year 1951 as the foundational legal instrument, the paper positions itself to critically examine the enforcement mechanisms designed to deter these offenses and prevent the illicit circulation of dangerous weapons within the community, thereby contributing to the broader discourse on crime prevention and legal compliance. Methodologically, the research employs a normative juridical approach, meticulously reviewing relevant statutory provisions, complemented by a descriptive analytical study of court decisions. This combination allows for a comprehensive understanding of both the legal framework and its practical implementation. The core finding reiterates that Emergency Law No. 12 of 1951 strictly prohibits the unauthorized possession or carrying of sharp or firearms, emphasizing its role in crime prevention and maintaining public order. A concrete example from a court ruling illustrates this application: a defendant found guilty of carrying a "celurit" (sickle) without permission was sentenced to 2 years and 6 months imprisonment, with the evidence confiscated and destroyed, and court costs imposed. This practical illustration grounds the theoretical legal analysis in tangible judicial outcomes. While the study clearly delineates the legal basis and judicial application of sanctions for unauthorized sharp weapon possession, its descriptive nature, as presented in the abstract, primarily showcases the *fact* of punishment rather than delving deeply into its *effectiveness* or potential variations in sentencing. The abstract posits low legal awareness and weak supervision as root causes, but the research findings, as summarized, focus almost exclusively on the punitive response. Future research could expand upon this by analyzing the impact of these sanctions on recidivism rates, exploring the factors influencing judicial discretion in sentencing, or examining proactive measures to enhance legal awareness and oversight, thereby offering a more holistic approach to mitigating this pervasive social problem. Despite this, the paper provides a valuable snapshot into the Indonesian legal system's approach to an important public safety concern.


Full Text

You need to be logged in to view the full text and Download file of this article - Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam from Locus Journal of Academic Literature Review .

Login to View Full Text And Download

Comments


You need to be logged in to post a comment.