Iwan HERMAWAN

BENCANA DI BATAVIA DAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Introduction

Bencana di batavia dan pemindahan pusat pemerintahan pada masa kolonial belanda. Bagaimana bencana di Batavia, dari banjir hingga wabah, mendorong pemindahan pusat pemerintahan kolonial Belanda? Pelajari relokasi ke Weltevreden dan Bandung di masa Daendels.

Abstract

Sebagai Pusat Pemerintahan pada masa kolonial Belanda, Batavia tidak terbebas dari ancaman bencana, baik bencana alam berupa banjir maupun bencana non alam seperti perang dan wabah. Kondisi ini mendorong digulirkannya wacana pemindahan pusat pemerintahan ke daerah yang dianggap lebih aman dan sehat. Tulisan ini bermaksud menguraikan ancaman bencana sebagai salah satu faktor pendorong pemindahan pusat pemerintahan pada masa Kolonial Belanda. Penulisan menggunakan metode deskriptif analisis. Ketika Daendels datang ke datang ke Pulau Jawa dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, salah satu tugasnya adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke daerah yang lebih aman dan sehat. Daendels memilih Weltevreden sebagai tempat untuk membangun pusat pemerintahannya. Pada akhir abad ke-19 kondisi Batavia yang tidak sehat menjadi alasan untuk pemindahan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih sehat namun tidak jauh dari pusat pemerintahan saat itu, Bandung dipilih menjadi pusat pemerintahan pengganti Batavia dengan alasan lebih sehat dan aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana menjadi salah satu faktor pendorong pemindahan pusat pemerintahan.

Review

This article, "BENCANA DI BATAVIA DAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN PADA MASA KOLONIAL BELANDA," presents a compelling historical inquiry into the impact of various disasters on the administrative geography of colonial Dutch East Indies. The abstract clearly articulates the central argument: that Batavia's persistent vulnerability to both natural (floods) and non-natural (war, epidemics) calamities served as a significant impetus for the relocation of the colonial government's administrative center. Utilizing a descriptive analytical method, the paper promises to shed light on a crucial, yet sometimes overlooked, factor in urban and governmental planning during this period, offering a valuable contribution to historical geography and disaster studies. The abstract effectively outlines the key historical episodes supporting its thesis. It highlights the initial discussions spurred by Batavia's inherent unhealthiness and insecurity, leading to concrete actions. Notably, it points to Governor-General Daendels' directive to move the administrative core to Weltevreden, explicitly framed as a measure to secure a safer and healthier environment. Furthermore, the abstract alludes to later deliberations in the late 19th century, considering Bandung as a potential healthier and safer alternative to the existing administrative hub. These examples demonstrate a consistent pattern where the threat and reality of disasters were direct drivers for significant shifts in the colonial government's physical presence. While the abstract robustly establishes the paper's scope and argument, a comprehensive article would benefit from a deeper analytical examination of the interplay between these factors. It would be valuable to explore the specific criteria used to define "safer" and "healthier" locations, as well as the political, economic, and social ramifications of such large-scale relocations. A detailed analysis of the primary sources, such as official decrees, medical reports, or contemporary debates, would further strengthen the evidence for *how* these disasters translated into policy decisions. Nevertheless, the abstract promises a historically rich and relevant study into the environmental and public health challenges faced by colonial authorities and their adaptive responses.

Full Text

Comments

You need to be logged in to post a comment.