Analisis prosedur pengelolaan pengadaan barang (metode pembayaran up) dan kewajiban perpajakannya di pengadilan tinggi bandung. Analisis prosedur pengadaan barang (UP) dan kewajiban perpajakan di Pengadilan Tinggi Bandung. Mengungkap efisiensi tata kelola namun ada kendala pelaporan PPh 22 & pengawasan. Rekomendasi perbaikan sistem.
Penelitian ini mengkaji analisis prosedur pengadaan barang dan mekanisme pemungutan pajak di Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian mengungkap bahwa institusi tersebut menerapkan sistem pengadaan barang yang terbagi dalam dua metode pembayaran: Uang Persediaan (UP) untuk transaksi di bawah Rp10 juta dan SPM-LS untuk transaksi di atas nominal tersebut. Proses pengadaan menunjukkan tata kelola yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan SPT Masa PPh 22 melalui DJP Online, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja bendahara, serta kendala teknis perangkat komputer. Di sisi pengawasan, peran Kantor Pelayanan Pajak dinilai belum optimal dalam memantau kepatuhan pelaporan. Studi ini merekomendasikan perbaikan sistem pelaporan elektronik, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin kepatuhan perpajakan.
You need to be logged in to view the full text and Download file of this article - ANALISIS PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG (METODE PEMBAYARAN UP) DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG from JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA) .
Login to View Full Text And DownloadYou need to be logged in to post a comment.
By Sciaria
By Sciaria
By Sciaria
By Sciaria
By Sciaria
By Sciaria